Energi Inovatif, kehidupan laut yang kena imbasnya

Energi inovatif,  kehidupan laut yang kena imbasnya

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan bentuk pembangunan yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam. Pembangunan yang berwawasan lingkungan akan menghasilkan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya

Lingkungan hidup yang serasi dan seimbangan sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Idealnya pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Salah satu keberhasilan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) dalam kaitannya dengan lingkungan hidup adalah dengan Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.

 Sejalan dengan hal tersebut, salah satunya adalah pembangunan industri PLTU punagaya di kabupaten jeneponto yang secara resmi  diresmikan langsung oleh menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro pada tahun 2017 sebagai upaya peningkatan kebutuhan energi listrik di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun di lain sisi,  karena berada pada wilayah pesisir pantai sisa air buangan yang langsung ke laut mempengaruhi perubahan strukturan komunitas organisme laut pada lokasi pelimbahan yang membuat banyaknya biota laut terdampak akan hal itu.

Berdasarkan postingan ANTARA FOTO/Abriawan Abe/pras, kamis (16/5/2019), Petani yang memanen rumput laut di sekitaran kawasan PLTU Jeneponto mulai resah akan adanya pembangkit ini disekitaran wilayah pesisir pantai. Menurut salah satu warga di daerah tersebut sejak keberadaan PLTU, hasil rumput laut mereka mengalami keterlambatan pertumbuhan bahkan gagal panen akibat dampak buangan limbah PLTU.

Hal ini juga diperkuat dari hasil penelitian Hasriyani hafid tentang “pengaruh suhu air pendingin PLTU jeneponto terhadap komunitas planton di perairan punagaya jeneponto-Sulsel”. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa sebaran suhu air panas pada pembuangan limbah PLTU Jeneponto berbahan bakar batu bara mempengaruhi kehidupan biota perairan seperti planton, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah jenis dan spesies, khususnya yang berada dekat dengan sumber buangan air panas. Berdasarkan nilai indeks ekologi khususnya indeks keanekaragaman plankton mengindikasikan bahwa telah terjadi penurunan kualitas perairan di sekitar wilayah pengoperasian PLTU serta berpotensi menurunkan indeks keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi di tahun yang akan datang apabila tidak dilakukan penanganan terhadap buangan limbah air panas yang dibuang ke badan perairan.

Hal ini perlu perhatian kita khususnya pemerintah agar dapat mengatasi dampak yang dihasilkan serta diperlukannya penanganan cepat pada buangan limbah air panas yang dibuang ke badan pengairan agar. Keseimbangan ekosistem laut dapat terjaga dengan baik sehingga masyarakat juga dapat mencari pendapatan dari hasil laut yang ada.

Apa Gender penting Di Sulawesi Selatan ?

Apa Gender penting Di Sulawesi Selatan ?

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs merupakan rencana aksi global yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya.

Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia dan melekat pada berbagai aspek, yaitu pemberdayaan, partisipasi, dan kerjasama, keamanan, keberlanjutan, dan kesetaraan, (Sen, 1989). Jika melihat komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir sama secara kuantitas. Jika terjadi kesetaraan gender dalam hal hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama, niscaya akan memperkuat kemampuan suatu wilayah untuk berkembang. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan.

 Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan SDGs yang ke-5, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Kesetaraan ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan, dan variabel sosial ekonomi lainnya, selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Budaya yang masih berkembang di Indonesia adalah pemahaman bahwa tanggung jawab perempuan adalah pada sektor rumah tangga atau sektor internal, sementara laki-laki pada sektor publik. Partisipasi perempuan di sektor formal perlu terus ditingkatkan, agar pemberdayaan perempuan semakin bergerak positif yang akan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi salah satu alat dalam melihat  keberhasilan pemerintah dalam implementasi program-program yang telah dicanangkan terkait gender dalam nawacita maupun SDGs. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM tetapi dipisahkan dalam porsi laki-laki dan perempuan.

IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi pendidikan diwakili oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi Standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

1.Dimensi Kesehatan

                Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan selain angka kesakitan, dan angka kematian bayi yang dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan kesehatan. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Disamping itu, setiap individu juga bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk.

2. Dimensi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Semakin bagus kualitas pendidikan, maka semakin berkurang kesenjangan gender. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi/ universitas.

3. Dimensi Standar Hidup Layak

Ukuran capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi dilihat dari dimensi standar hidup layak, yang menjadi dimensi berikutnya dalam konteks penghitungan indikator IPG. Standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang relatif lebih maju dibanding dengan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia sehingga terkenal dengan sebutan Pintu Gerbang Indonesia Timur. Sejak tahun 1960, pemerintah telah memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dalam periode 1960 hingga sekarang sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian, predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial namun tidak dipungkiri kecenderungan besarnya sumbangan sektor pertanian semakin menurun setiap tahunnya. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa.

Dilihat dari komposisi penduduk tahun 2018, secara umum jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki laki dihampir semua kelompok umur, kecuali kelompok umur 0 hingga 24 tahun masih didominasi oleh jumlah penduduk laki laki.

 Besarnya komposisi jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki perlu dilihat sebagai potensi, mengingat peran penting perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Dari komposisi penduduk, usia produktif penduduk, yaitu pada kelompok usia 15-64 tahun, di dominasi oleh kaum perempuan. Komposisi penduduk perempuan yang besar merupakan aset dan potensi wilayah, namun sebaliknya, jika perempuan tidak mampu berkarya secara produktif, baik untuk pribadi, keluarga maupun ranah masyarakat, maka justru akan menjadi beban bagi wilayah.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa IPG di Sulawesi Selatan secara umum tinggi setiap tahun. semakin mendekati angka 100, maka kesenjangan gender semakin kecil dan begitu pula sebaliknya, semakin jauh dari angka 100, maka kesenjangan gender semakin tinggi.

Dari hal ini mengindikasikan bahwa jenis kelamin/gender tidak menjadi tolok ukur seseorang untuk mendapatkan pekerjaan ataupun memperoleh pendidikan yang kompeten di Sulawesi Selatan.

Serta dengan ini pemerintah Sulawesi Selatan diharapkan untuk dapat mempertahankan angka ini dengan selalu memberikan arahan akan pentingnya partisipasi seluruh kalangan tanpa memandang ras, umur, maupun jenis kelamin. Dengan pastisipasi dari seluruh pihak dari pemerintah pusat dan daerah, parlemen, kalangan akademisi, pihak swasta, media, organisasi masyarakat, dan utamanya dari para pemuda sebagai penerus bangsa agar tujuan SGD’s untuk mencapai keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan didalam segala aspek utamanya pada kesehatan, Pendidikan dan pertumbuhan ekoomi di Indonesia.